DINKES - Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi warga miskin di Kota Pekalongan untuk tahun 2012, diperkirakan akan mengalami kekurangan. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan berencana mengajukan anggaran tambahan pada perubahan APBD II nanti. Demikian terungkap dalam pantauan Wawalkof, HA Alf Arslan Djunaid dikantor Dinkes, Rabu (20/6).

Dilaporkan Kepala Bidang Promosi dan Pemberdayaan kesehatan pada Dinkes, Slamet Budiyanto SKM Mkes, bahwa penyerapan anggaran untuk Jamkesda hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai Rp. 2,170 M dari total anggaran sebanyak Rp. 3,5 M atau sekitar 62,01 % dari keseluruhan anggaran. Atas kondisi itu, Dinkes memperkirakan anggaran untuk pembiayaan Jamkesda tahun 2012 harus diajukan penambahan. “Sampai pertengahan tahun saja, capaian klaimnya sudah melebihi separuh dari yang dianggarkan. Sehingga bisa diperkirakan anggaran untuk tahun ini harus ditambah,” beber Slamet.

Untuk peserta Jamkesda sendiri, Slamet menyebut, saat ini pembuatan kartu Jamkesda secara massal dihentikan sementara, karena menunggu data terbaru mengenai jumlah warga miskin di Kota Peklongan. “Namun, jika ada pasien warga miskin sakit lalu mengajukan pembuatan Jamkesda karena tidakmampu, jika memenuhi syarat yang ditentukan kami pasti akan layani dan buatkan. Namun untuk pembuatannya tidak kami umumkan secara luas,” jelasnya. Hal tersebut, lanjutnya lagi, bertujuan untuk mengendalikan pemberian Jamkesda agar tepat sasaran. “sambil menunggu data valid dari BPS mengenai data warga mskin terbaru. Kami sementara hanya membutuhkan Jamkesda untuk warga miskin yang masih sakit dan mengajukan pembuatan Jamkesda,” Uraiannya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinkes dr Dwi Heri Wibawa MKes menegaskan, memang agar Jamkesda bisa tepat sasaran, pembuatannya untuk saat ini hanya diperuntukan bagi warga miskin yang sakit dan membutuhkannya. “ Ketika mereka sakit dan dirawat, mereka bisa lapor ke kami. Kemudian langsung kami skoring, dan jika memenuhi syarat akan kami langsung buatkan. Jadi tidak bisa ada warga yang kemudian mengaku miskin meminta untuk dibuatkan Jamkesda, yang seperti itu untuk sementara belum bisa kami layani sambil menunggu data warga miskin terbaru yang valid,” jelasnya.

Mengenai jumlah warga miskin yang menjadi peserta Jamkesda di Kota Pekalongan, Dwi Heri menyebutkan bahwa saat ini peserta Jamkesda sudah mencapai 14.888 orang, sedangkan untuk peserta Jamkesda di Kota Pekalongan saat ini sudah mencapi 173.000 orang. Dalam pantauan tersebut, Wawalkot berpesan agar capaian Dinkes biak fisik maupun anggaran yang sudah mencapai 41%, dapat terus dilanjutkan. Karena, kesehatn menjadi salah satu Prioritas Pemkot Pekalongan selain pendidikan dan pengentasan kemiskinan. (ap 16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 21-06-2012)