KOTA Pekalongan tengah berupaya mewujudkan kota alayk anak. Sebuah kota yang mampu memenuhi hak-hak anak yang diklasifikasikan dalam lima klaster. Yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif serta kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan hukum.

Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat padat bagi Nur Chasanah. Sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat, PerempuanPerlindungan Anak dan Keluaraga Berencana (BPMP2AKB), ia harus melaksanakan sejumlah program untuk mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota layak anak.

Hak anak sebagaimanatercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mencakup pelayanan pendidikan dan pengajaran bermutu, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial, serta kebebasan menyatakan dan didengar pendapatnya.

Sejumlah program atau kebijakan di bidang pendidikan yang disiapkan anatara lain gerakan wajib jam belajar (GWJB). “Anak-anak diimbau untuk belajar (GWJB). “Anak-anak diimbau untuk belajar anatara jam 18.30 sampai dengan pukul 21.30. Pada jam itu, televisi dimatikan, anak-anak belajar,” terangnya, kemarin. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan program pemberian keterampilan bagi anak pengangguran usia produktif (16 tahun hingga 25 tahun).

Sementara di bidang kesehatan, beberapa program yang disiapkan antara lain program perbaikan gizi untuk anak SD/MI dengan pemberian makanan tambahan. Ia menjelaskan, program ini telah dilaksanakan sejak 2009.

Dalam rentang waktu 2009 hingga 2011, peningkatan gizi anak sekolah melalui program pemberian makanan tambahan itu mencakup 7.825 anak. “Anak-anak sekolah itu mendapatkan makanan tambahan selama 41 hari,” terangnya.

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 5-3-2012)